• Rabu, 27 Oktober 2021

Serupa dengan Fahri Hamzah Dipecat PKS, Viani PSI Tidak Bisa Diberhentikan dari anggota DPRD DKI?

- Jumat, 8 Oktober 2021 | 16:39 WIB
Anggota DPRD DKI asal PSI Viani Limardi dipecat dari Parpol, Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa kasus ini serupa dengannya saat dipecat PKS (Twitter Fahri Hamzah dan FB Viani)
Anggota DPRD DKI asal PSI Viani Limardi dipecat dari Parpol, Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa kasus ini serupa dengannya saat dipecat PKS (Twitter Fahri Hamzah dan FB Viani)
 
POROS.ID - Anggota DPRD DKI asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Viani Limardi dipecat dari Parpol. PSI mengkalim, dengan dipecatnya dari Parpol,  Viani secara otomatis tidak bisa lagi menjadi anggota DPRD mewakili PSI.
 
Namun demikian, pada Selasa 5 Oktober 2021, Viani masih terlihat mengikuti rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA). 
 
Kehadirannya di rapat paripurna yang membahas soal penanganan banjir itu, Viani mengaku bahwa dirinya sebagai perwakilan dari fraksi rakyat DKI.
 
 
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) IndonesiaFahri Hamzah menilai bahwa hal yang dialami Viani serupa dengan saat dirinya dipecta dari PKS dulu.
 
Diketahui, Fahri dipecat pada April 2016 oleh PKS karena dianggap tidak disiplin dan mengikuti aturan partai. 
 
Ada beberapa hal yang menjadi alasan PKS memecat Fhari, diantaranya soal sikap pembelaannya terhadap Setya Novanto dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ dan dukungan pembubaran KPK. 
 
 
Saat itu, Fahri tidak tinggal diam, dia kemudian mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan. Hasilnya hakim menyatakan Fahri masih sah sebagai anggota DPR dan Wakil Ketua DPR periode 2014–2019 dari PKS.
 
Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Rabu 6 Oktober 2021, Fahri mengaskan bahwa anggota DPRD tidak bisa diganti jika dasarnya hanya pemecatan oleh Parpol.
 
"Kalau memakai yurisprudensi kasus saya maka wakil rakyat (elected official) tidak bisa diganti oleh pemecatan parpol. Pergantian wakil rakyat hanya bisa oleh Kematian, pidana dan pelanggaran etika dewan. Tugas partai mengadministrasi," cuit Fahri.
 
 
Untuk diketahui, Viani dipecat lantaran dinyatakan tidak lagi sejalan dengan visi-misi partai dan terbukti melanggar AD/ART Partai, tepatnya Anggaran Rumah Tangga Pasal 5 tentang kewajiban anggota, yakni patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan Partai.***
 

Editor: Rahmat Hidayat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

JRDP Telaah RUU Pemilu

Jumat, 12 Juni 2020 | 14:36 WIB
X