• Kamis, 2 Desember 2021

Satu Kubu KLB Cabut Gugatan, Kuasa Hukum Demokrat: Seharusnya Digugurkan

- Sabtu, 25 September 2021 | 00:05 WIB
Kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto (Tim Poros 01)
Kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto (Tim Poros 01)
 
POROS.ID - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda pelaksanaan sidang gugatan Perkara No.154/G/2021/PTUN-JKT antara pihak Pro KLB Deliserdang (Penggugat) dengan Menkumham (Tergugat) dan DPP Partai Demokrat (Tergugat II Intervensi), Kamis 23 September 2021. 
 
Penundaan ini disebabkan Penggugat, Yosef Benediktus Badeoda, yang sebelumnya bergabung dengan pihak KSP Moeldoko secara tiba-tiba mencabut gugatannya sesaat sebelum sidang Pengadilan TUN dimulai. 
 
Hal ini terungkap ketika diawal sidang Ketua Majelis Hakim, Bambang Soebiantoro menyampaikan adanya surat dari Yosef sebagai Penggugat yang mencabut Surat Kuasa kepada Pengacaranya, sekaligus mundur sebagai Penggugat dari Perkara ini.
 
Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto, memberikan apresiasi kepada Yosef selaku pihak penggugat yang telah mencabut gugatannya siang tadi. Ini menurutnya sebuaj bentuk kepeduliannya terhadap masa depan Partai Demokrat dan komitmennya terhadap demokrasi di Indonesia.
 
"Hal ini patut dicontoh oleh para peserta KLB ilegal lainnya yang masih merasa dirinya kader dan mengaku ingin membesarkan partai. Kalau merasa dirinya kader tapi terus mengganggu, justru harus dipertanyakan kekaderannya,” tegas mantan Pimpinan KPK ini.
 
Bambang Widjojanto juga menyebutkan bahwa dengan adanya pencabutan gugatan ini sudah sepatutnya Majelis Hakim mengambil sikap untuk mempertimbangkan kelanjutan dari gugatan tersebut.
 
 “Alasannya, gugatan ini mereka ajukan secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri sehingga jika ada salah satu Penggugat yang mundur semestinya gugatan otomatis gugur," tandasnya.
 
Heru Widodo, Anggota Tim Hukum Demokrat lainnya menjelaskan, sidang lanjutan perkara ini akan dilaksanakan pada hari Senin 27 September 2021, dimana Majelis Hakim akan mendengarkan sikap dari Para Pihak sehubungan pencabutan Surat Kuasa dan Gugatan ini.
 
“Kita lihat sikap Majelis pada sidang selanjutnya, apakah dengan pencabutan gugatan ini Perkara ini akan dilanjutkan atau digugurkan ?," ujarnya.
 
“Namun yang terpenting, sekali lagi terimakasih Bung Yosef, mudah-mudahan hal ini juga dapat menginspirasi Penggugat lainnya, demi demokrasi dan kepastian hukum di Negeri kita,” pungkas Heru.
 
Sebelumnya, Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pada Jumat 25 Juni 2021. 
 
Materi gugatan yang diajukan yaitu meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Hal itu dilakukan pasca ditolaknya pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menteri Hukum dan HAM.***

Editor: Rahmat Hidayat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X