• Kamis, 20 Januari 2022

Suap dan Gratifikasi Dua Kasus yang Sering Diungkap KPK, Ini Perbedaannya

- Selasa, 19 Oktober 2021 | 18:10 WIB
Ilustrasi suap (Dok. Pikiran Rakyat)
Ilustrasi suap (Dok. Pikiran Rakyat)
POROS.ID - Istilah gratifikasi dan suap tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita, lantaran belakangan ini sudah kerap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dua jenis kasus tersebut.
 
Namun masih ada orang masih belum bisa membedakan makna kedua kata tersebut. Pasalnya, ketika ada yang ditangkap KPK, cukup menyebutnya garong uang rakyat alias koruptor.
 
Padahal, dua kasus tersebut oleh undang-undang pun dinyatakan berbeda.
 
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Eddy OS Hiariej, menerangkan, dua istilah yang sering diidentikkan dengan rasuah itu menurutnya memiliki perbedaan yang mendasar.
 
Baca Juga: Kadin Banten Umumkan Segera Gelar Musprov, Calon Ketua Wajib Bayar Biaya Partisipasi Rp1 Miliar

Eddy mengatakan, didalam bahasa undang-undang disebutkan bahwa setiap gratifikasi dianggap suap.
 
“Tetapi mengapa pembentuk undang-undang harus memisahkan itu? Karena ada perbedaan prinsip antara gratifikasi dan suap,” kata Eddy dikutip dari situs kemenkumham.go.id, Selasa 19 Oktober 2021.
 
Eddy menjelaskan bahwa perbedaan antara gratifikasi dan suap sesungguhnya terletak pada adanya kesepakatan (meeting of minds).
 
 
“Kalau suap ada meeting of minds, ada kesepakatan. Tapi kalau gratifikasi, without meeting of minds, tidak ada kesepakatan,” ujar pemilik nama asli Edward Omar Sharif Hiariej tersebut.
 
Eddy mencontohkan, misalnya jika ada seseorang yang datang menemuinya untuk minta dipromosikan, lalu oknum tersebut mengiming-imingi sesuatu jika dirinya berhasil dipromosikan. 
 
Maka jika itu terjadi, bisa disebut sebagai perbuatan suap menyuap. Karena ada meeting of minds, terjadi kesepakatan.
 
“Tetapi kalau misalnya dalam suatu kewenangan kita mengangkat orang dalam suatu jabatan, setelah orang itu diangkat dan kemudian dia datang memberikan sesuatu, itu namanya bukan suap menyuap, itu namanya gratifikasi,” kata Eddy. 
 
 
“Karena tidak ada tidak meeting of minds, tidak ada kesepakatan diantara kita,” sambungnya.
 
“Oleh karena itu, ketika seorang pejabat publik telah menduduki jabatannya, maka yang harus dicegah, yang harus dijaga, itu bukan suap, (tetapi) gratifikasi. Karena ketika dia bisa menghindari gratifikasi, maka dengan sendirinya dia menghindari suap,” katanya 
 
Gratifikasi dan suap, ujar Eddy, sangat erat kaitannya dengan anti korupsi. Dimana integritas, akuntabilitas, dan transparansi menjadi sandarannya.
 
 
“Karena secanggih apapun pengawasan yang dilakukan, tetapi kalau integritas kita itu memang tidak mendukung, maka (bisa dilakukan) berbagai macam cara, berbagai modus operandi (untuk melakukan praktik korupsi),” katanya.****

Editor: Rahmat Hidayat

Sumber: kemenkum ham

Tags

Terkini

X