• Jumat, 21 Januari 2022

4 Oknum Pegawai BPN Lebak 'Ngampak' Biaya SHM Terjaring OTT, Bidang Kerja Bersentuhan Langsung dengan Kades

- Sabtu, 13 November 2021 | 18:44 WIB
Ilustrasi. Empat oknum pegawai BPN Lebak dan satu Lurah terjaring OTT diduga minta dana lebih pada pengurusan SHM (Dok. bpn.go.id)
Ilustrasi. Empat oknum pegawai BPN Lebak dan satu Lurah terjaring OTT diduga minta dana lebih pada pengurusan SHM (Dok. bpn.go.id)

POROS.ID - Empat oknum Pegawai BPN Lebak Terjaring OTT oleh jajaran penyidik Ditreskrimsus Polda Banten pada Jumat 13 November 2021 malam. Terungkap, bidang kerja keempatnya bersentuhan langsung dengan kepala desa (Kades) atau lurah.

Kegiatan operasi tangkap tangan penyidik Ditreskrimsus Polda Banten ini berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa pihak Pegawai BPN Lebak diduga meminta dana lebih ('ngampak') dalam biaya pengurusan sertifikat hak milik (SHM).

Dirreskrimsus Polda Banten AKBP Dedi Supriadi menerangkan, empat orang pegawai BPN Lebak yang Terjaring OTT ini bekerja pada bidang survei dan pengukuran. Diketahui, survei dan pengukuran merupakan bidang kerja yang bersentuhan langsung dengan Kades atau lurah.

Baca Juga: Jokowi Sikat Habis Mafia Tanah, Masyarakat Tetap Waspada, Kenali Modusnya dan Ikuti 3 Langkah Ini

Selain empat orang oknum Pegawai BPN, lanjut Dedi, petugas juga menagngkap satu oknum lurah (disebutkan Kades di beberapa media) di tempat yang sama, yakni di kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Lebak pada Jumat 12 November 2021 malam.

“Dalam operasi tangkap tangan ini, kami berhasil mengamankan beberapa amplop berisi sejumlah uang. Selanjutya kita masih melakukan pendalaman,” kata Dedi dalam keterangannya.

Sementara Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan informasi publik secara lengkap melalui  press conference pada Senin 15 November 2021. Baca Selengkapnya: Empat Oknum Pegawai BPN Lebak dan Satu Lurah Terjaring OTT, Polisi Sita Amplop Berisi Uang

Menilik Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pegawai BPN yang bekerja pada bidang survei dan pengukuran, merupakan pegawai yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan kepala desa (kades) atau kelurahan.

Berikut Penjelasannya:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 39, Kepala Desa sebagai aparat pemerintah yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang strategis di dalam membantu BPN.

Baca Juga: Usir 20 Pengusaha Tak Peduli Warga Kalbar, Gubernur Sutarmidji Dapat Ini dari Susi Pudjiastuti

Halaman:

Editor: Rahmat Hidayat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kalporestabes Medan Bantah Suap Pengedar Narkoba

Sabtu, 15 Januari 2022 | 18:18 WIB
X