Datangi Mapolsek Malingping, KNPI Pertanyakan Perkembangan Kasus Fee Pembebasan Lahan Tambak Udang

- Minggu, 21 Mei 2023 | 22:32 WIB
Ketua KNPI Malingping M Febi Pirmansyah (kanan) saat mendatangi Mapolsek Malingping untuk mempertahankan perkembangan kasus fee pembebasan lahan tambak udang (Poros)
Ketua KNPI Malingping M Febi Pirmansyah (kanan) saat mendatangi Mapolsek Malingping untuk mempertahankan perkembangan kasus fee pembebasan lahan tambak udang (Poros)

POROS.ID - Ketua DPK KNPI Malingping M Febi Pirmansyah dan sejumlah pengurus lainnya mendatangi Mapolsek Malingping, Minggu 21 Mei 2023

Kedatangan mereka ke Mapolsek Malingping yakni untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus fee pembebasan lahan tambak udang yang diduga melibatkan Kades Pagelaran, Kecamatan Malingping, Herliawati.

"Kedatangan kami ke sini untuk mempertanyakan sudah sejauh mana pihak kepolisian menangani kasus dugaan sukses fee tersebut," katanya usai mendatangi Mapolsek Malingping.

"Kami juga tadi mempertanyakan apakah itu memang sukses fee, ataukah gratifikasi, atau memang itu pemerasan," imbuhnya.

Namun demikian, lanjut Febi, sejauh ini pihak Polsek Malingping belum bisa memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

"Pihak Polsek hanya memastikan bahwa hingga saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polsek Malingping. Masih tahap klarifikasi, katanya sudah ada empat orang saksi yang sudah dimintai keterangan," terangnya.

Sementara itu, Kapolsek Malingping AKP Sugiar Ali Munandar, saat ditanya apakah ada indikasi suap atau gratifikasi dalam kasus ini, ia mengaku belum mendapatkan laporan dari Kanit Reskrim.

"Kanit belum laporan dan gelar (perkara)," kata Kapolsek dihubungi melalui WA Messenger.

Diberitakan sebelumnya, Herliawati, Kepala Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak disebut menerima fee pembebasan lahan ratusan juta rupiah dari perusahaan tambak udang, PT. Royal Gihon Samudera (RGS) yang dibangun di desanya.

Hal itu diungkapkan oleh Haji Farid, salah seorang pengelola pembebasan lahan tambak udang tersebut. Menurut Farid, Kades Herliawati menerima fee Rp1.500 dari per meter tanah yang dibeli pihak perusahaan dari beberapa orang warga.

Adapun luas tanah untuk lahan tambak udang PT. RGS tersebut, kata Farid, yakni seluas 23 hektare.

"Uangnya diberikan secara bertahap, totalnya Rp345 juta, sudah lunas semua. Pokoknya 23 hektare dikali Rp1.500," kata Farid dihubungi Poros.id belum lama ini.

Selain itu, lanjut Farid, Herliawati juga menerima fee dari tambak udang sebelumnya yang dibangun beberapa tahun lalu, yaitu PT. Sumber Damai Bahari (SDB).

"Sebelumnya kan ada pembebasan lahan juga, PT. SDB, dia juga dapat dari situ Rp1.500 per meter, makanya minta disamain aja," terangnya.

Halaman:

Editor: Rahmat Hidayat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X