• Jumat, 21 Januari 2022

Kikis Suap di Sektor Perumahan, KPK Inisiasi Bentuk Badan Usaha Antikorupsi, Efektifkah?

- Sabtu, 6 November 2021 | 08:15 WIB
Ilustrasi. KPK dan Kementerian PUPR menginisiasi pembentukan badan usaha antikorupsi (Dok. Pikiran Rakyat)
Ilustrasi. KPK dan Kementerian PUPR menginisiasi pembentukan badan usaha antikorupsi (Dok. Pikiran Rakyat)

POROS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian PUPR menginisiasi pembentukan badan usaha antikorupsi dan pengelolaan retribusi untuk mengikis atau meminimalisasi suap dan pungli di sektor perumahan.

Inisiasi pembentukan badan usaha antikorupsi ini tercetus pada webinar yang diselenggarakan oleh KPK dengan tema 'Mencegah Korupsi: Mengikis Suap di Perizinan Perumahan', pada Selasa 2 November 2021.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, sektor infrastruktur dan perumahan memberikan andil besar kepada pertumbuhan ekonomi. Sehingga harus bebas dari suap dan pungli.

Baca Juga: Soroti Kecelakaan Vanessa Angel, Fahri Hamzah Minta Pemerintah Kaji Masalah di Jalan Tol

Sektor infrastruktur, kata Firli Bahuri, tidak hanya soal sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangkitkan setidaknya industri yang berpengaruh dengan sektor perumahan dan infrastruktur.

Firli Bahuri juga berpesan agar pemangku kepentingan, khususnya kepala daerah agar tidak mempersulit izin usaha kepada para investor.

Karena, kata Firli Bahuri, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu belanja APBN-APBD, konsumsi masyarakat dan investasi.

Baca Juga: Diduga Maling Duit Rakyat, Sebagian Dipakai untuk Karaoke, Eks Kacab Perusahaan BUMN Ditangkap Polda Banten

“Investasi menjadi kata kunci penting karena dengan investasi yang mudah maka akan menemukan lapangan pekerjaan yang berpengaruh terhadap pendapatan. Jika pendapatan besar maka akan meningkatkan daya beli atau konsumsi masyarakat,” terangnya.

Halaman:

Editor: Rahmat Hidayat

Sumber: kpk.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X