• Kamis, 2 Desember 2021

Polres Lebak Terapkan Pasal 149 KUHP di Pilkades Penerima 'Serangan Fajar' Cakades Bisa Dipenjara

- Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:23 WIB
Ilustrasi politik uang (MUSLIH JERRY - KABAR PRIANGAN)
Ilustrasi politik uang (MUSLIH JERRY - KABAR PRIANGAN)
 
POROS.IDPolres Lebak Polda Banten, menerapkan pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanganan kasus politik uang pada pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2021.
 
Dalam pasal 149 KUHP tersebut, yang dapat dikenai sanksi pidana penjara bukan hanya pemberi suap dalam pemilihan Pilkades, namun juga penerima suap atau biasa disebut serangan fajar.
 
Berikut isi pasal 149 KUHP ayat 1 dan 2 yang diterapkan di Pilkades.
 
 
1. Barangsiapa pada waktu pemilihan yang diadakan menurut undang-undang umum, dengan pemberian atau perjanjian memberi suap kepada seseorang supaya ia tidak melakukan haknya memilih, atau supaya ia menjalankan hak itu dengan jalan yang tertentu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.
 
2. Hukuman itu juga dijatuhkan kepada si pemilih, yang menerima suap atau perjanjian akan berbuat sesuatu.
 
Sebelumnya, Polres Lebak Polda Banten telah menyebar poster peringatan kepada para calon kepala desa untuk tidak melakukan politik uang.
 
Dalam poster tersebut, dikutip pasal 149 KUHP
 
 
"Hari gini Pilkades masih pakai politik uang. Ayo berkompetisi sehat, pemberi dan penerima suap dapat dipidana," demikian isi poster yang disebar Polres Lebak.
 
Masih dalam poster, disebutkan bahwa pada pasal 149 KUHP, memberi janji atau suap kepada pemilih untuk gunakan hak suara tertentu saat pemilihan dapat dipidana 9 bulan penjara.
 
Dihubungi melalui WA Messenger, Sabtu 23 Oktober 2021, Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra membenarkan bahwa poster tersebut resmi dari Polres Lebak.
 
"Ya om (poster Polres Lebak," singkatnya.***

Editor: Rahmat Hidayat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X