• Jumat, 20 Mei 2022

Rakyat Dilema Hadapi Pilkades di Tengah Pandemi, Saran dari Aktivis Ini Wajib Dicermati Pemda Lebak

- Sabtu, 18 September 2021 | 15:21 WIB
Aktivis Pemuda Lebak Selatan Hida Nurhidayat (Rahmat Hidayat)
Aktivis Pemuda Lebak Selatan Hida Nurhidayat (Rahmat Hidayat)

Jika hal ini belum diuji baik secara teori maupun secara empirik dan malah serta merta dipaksakan secara spekulatif, tandas Hida, tentu nekanisme seperti itu seolah-olah membiarkan kemungkinan-kemungkinan kerawanan, kecurangan, selisih suara, pemungutan dan penghitungan suara ulang dan lain-lain.

"Yang tentunya akan merugikan masyarakat, para calon juga pemerintah sendiri terutama dari sisi anggaran. Saya contohkan satu kasuistik sederhana, misalnya di satu desa ada 10 TPS (TPS A-J), sedangkan yang terjadi kecurangan atau terjadi selisih antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan berada di TPS B, maka kecurangan atau selisih surat suara di TPS B akan berpengaruh terhadap TPS-TPS lainnya yang tidak bermasalah, karena masalahnya disatukotaksuarakan tadi," terang Hida.

Dengan dua kondisi itu, lanjut Hida, yakni antara kekhawatiran dampak demokrasi terjadinya pengkotak-kotakan masyarakat dengan kondisi chaos pasca penghitungan suara, dirinya menyarankan agar lebih baik mengantisipasi kondisi yang kedua dengan tetap penghitungan suara dilaksanakan di masing-masing TPS.

Baca Juga: 20 Pejabat Dinkes akan Dinonaktifkan, Gubernur WH Buka Lowongan untuk Penggantinya

"Kalaupun dihitung di satu titik atau di kantor desa, mekanismenya tetap harus dihitung per-kotak suara hasil pemungutan suara di masing-masing TPS," tandasnya.

Adapun terkait dampak perpecahan di masyarakat pasca kontestasi suksesi, hal itu menurutnya hanya kekhawatiran berlebihan yang akan menghambat kedewasaan masyarakat juga kedewasaan kepala desa terpilih dalam berdemokrasi.

"Tinggal solusinya dibuat oleh panitia kecamatan dan panitia desa, fakta integritas atau pernyataan hukum para calon kepala desa bahwa akan memulihkan dan menstabilkan kondisi perpecahan di masyarakat dan tidak akan mengkotak-kotakan serta mendiskriminasi masyarakat baik pendukung maupun lawan politiknya serta bersedia diberhentikan dari jabatan kepala desa manakala tidak melakukan penyelesaian-penyelesaian tersebut," tukasnya***

Halaman:

Editor: Rahmat Hidayat

Tags

Terkini

X